serang – Kapolri Buka Suara Jenderal Listyo Sigit Prabowo akhirnya angkat bicara mengenai wacana dan rencana pembentukan Tim Reformasi Polri yang belakangan menjadi sorotan publik.
Pernyataan ini muncul setelah berbagai kalangan, termasuk akademisi, masyarakat sipil, hingga tokoh nasional, mendesak adanya reformasi menyeluruh di tubuh Kepolisian Republik Indonesia.
Desakan tersebut mencuat seiring dengan sejumlah kasus kontroversial yang menyeret institusi Polri dalam beberapa tahun terakhir.
Baca Juga : PT KAI Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis untuk Warga di Kota Serang
Dalam keterangan resminya, Kapolri menyatakan bahwa pembentukan tim reformasi merupakan bentuk komitmen institusional untuk melakukan pembenahan internal secara serius.
“Kami mendengar dan mencermati seluruh kritik dan masukan dari masyarakat. Oleh karena itu, kami berinisiatif membentuk tim reformasi sebagai langkah konkret,” ujar Listyo.
Menurutnya, reformasi Polri adalah kebutuhan yang tidak bisa ditunda, terutama untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
Kapolri menambahkan, tim tersebut akan bersifat independen dan beranggotakan tokoh-tokoh dari berbagai latar belakang, termasuk dari luar kepolisian.
Beberapa nama yang tengah dipertimbangkan berasal dari kalangan akademisi, pegiat HAM, tokoh agama, serta mantan aparat yang dikenal berintegritas.
Tim ini nantinya bertugas menyusun rekomendasi strategis yang akan menjadi dasar reformasi kelembagaan, prosedural, hingga kultural di tubuh Polri.
Kapolri juga menyampaikan bahwa proses reformasi ini tidak boleh menjadi formalitas atau sekadar pencitraan, melainkan menyentuh akar permasalahan.
“Kami ingin hasil kerja tim ini benar-benar dijalankan. Tidak hanya berhenti di atas kertas,” tegas Listyo.
Dalam waktu dekat, Kapolri akan mengeluarkan surat keputusan resmi untuk pembentukan dan pengesahan Tim Reformasi Polri tersebut.
Ia berharap tim ini akan mulai bekerja paling lambat dalam satu bulan ke depan dengan masa tugas awal selama enam bulan, dan dapat diperpanjang jika dibutuhkan.
Sejumlah pihak menyambut baik inisiatif ini, meskipun tetap menuntut adanya transparansi dalam pemilihan anggota tim.
Ketua Komnas HAM menyatakan dukungannya terhadap pembentukan tim, namun meminta agar masyarakat dilibatkan dalam proses.
