Serang – Rapat Kerabat Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat kembali memanas setelah rapat tertutup para kerabat kerajaan membahas persoalan suksesi kepemimpinan atau penerus tahta raja.
Rapat yang digelar di kompleks Sasana Sewaka, Keraton Surakarta, pada Selasa (12/11) lalu, dihadiri oleh sejumlah pangeran, sentana dalem (kerabat bangsawan), dan perwakilan abdi dalem. Agenda utama rapat adalah membahas posisi Sunan Pakubuwono XIII yang kini kesehatannya disebut menurun, serta kemungkinan penunjukan penerus tahta yang sah menurut adat dan hukum tradisi Jawa.
Namun, rapat yang berlangsung tertutup itu berubah panas ketika dua kelompok kerabat berselisih mengenai siapa yang berhak menjadi penerus Sunan.
Dua Kubu Keluarga: Antara Tradisi dan Kepentingan
Sumber internal keraton menyebutkan, salah satu pihak yang hadir mengusulkan agar Putra Mahkota, yang merupakan anak biologis dari Pakubuwono XIII, segera ditetapkan sebagai penerus. Namun, kubu lain menilai bahwa proses tersebut belum bisa dilakukan karena harus menunggu keputusan resmi Dewan Adat dan restu para sesepuh keraton.
Baca Juga : Khudayar Khan Penguasa Terakhir Kokand yang Terjebak di Tengah Perebutan Kekuasaan Asia Tengah
Kubu pertama, yang dikenal sebagai pendukung garis keturunan langsung, menekankan pentingnya menjaga kemurnian garis darah raja. Mereka berpendapat bahwa pewarisan tahta tidak bisa diintervensi oleh politik luar atau pihak yang tidak memiliki darah langsung dari Sunan.
Sementara itu, kubu kedua menilai bahwa pemimpin keraton tidak cukup hanya berdasarkan keturunan, melainkan juga kemampuan dan wibawa dalam menjaga marwah budaya Jawa. Mereka khawatir jika suksesi dilakukan secara tergesa-gesa, maka konflik internal akan makin meluas dan berimbas pada stabilitas keraton yang selama ini masih berupaya pulih dari perpecahan sejak awal 2000-an.
“Kami tidak ingin tergesa. Suksesi bukan hanya soal darah, tapi soal tanggung jawab budaya. Keraton harus tetap menjadi rumah bagi semua anak bangsa,” ujar salah satu kerabat yang enggan disebut namanya.
Latar Belakang Konflik: Luka Lama yang Belum Sembuh
Keraton Surakarta memang sudah lama dilanda dualitas kepemimpinan. Sejak wafatnya Pakubuwono XII pada tahun 2004, muncul dua figur yang sama-sama mengklaim sebagai penerus sah, yakni Hangabehi dan Tedjowulan. Dualisme ini menyebabkan perpecahan di tubuh keraton dan berdampak pada terhentinya sejumlah kegiatan adat serta sengketa pengelolaan aset budaya.
Pemerintah sempat turun tangan untuk melakukan mediasi, namun hingga kini belum ada solusi permanen yang benar-benar diterima oleh seluruh pihak.
Kini, ketika isu suksesi kembali muncul akibat kondisi kesehatan Sunan yang dikabarkan menurun, luka lama itu kembali terbuka. Banyak pihak khawatir sejarah konflik internal yang sudah lebih dari dua dekade itu akan kembali terulang.
Situasi di Dalam Keraton: Ketegangan dan Kekhawatiran
Menurut pantauan wartawan di lapangan, suasana di sekitar Keraton Surakarta pada Rabu pagi terlihat cukup ramai. Sejumlah abdi dalem tampak berkumpul di sekitar kompleks Sitihinggil untuk mendiskusikan hasil rapat. Beberapa di antaranya mengaku khawatir jika perselisihan keluarga kembali menimbulkan ketegangan di dalam lingkungan keraton.
“Kami hanya ingin ketenangan. Jangan sampai budaya luhur Jawa tercoreng karena rebutan tahta,” ujar Mbah Wiryo, salah seorang abdi dalem senior yang telah mengabdi lebih dari 40 tahun.
Sementara itu, aparat keamanan dari Polresta Surakarta juga terlihat berjaga di sekitar area keraton sebagai langkah antisipasi.
Pandangan Pemerintah dan Budayawan
“Keraton adalah warisan budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat Solo. Kami berharap semua pihak bisa menahan diri dan mencari jalan damai,” kata Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka, dalam keterangannya.
“Keraton adalah simbol peradaban Jawa. Bila internalnya tidak rukun, maka pesan luhur budaya Jawa tentang harmoni akan hilang,” ujarnya.
Warisan Budaya yang Perlu Dilindungi
Terlepas dari polemik suksesi, Keraton Surakarta tetap menjadi pusat budaya Jawa yang penting. Di tempat inilah berbagai tradisi seperti Sekaten, Garebeg Mulud, hingga Upacara Labuhan masih dilaksanakan sebagai warisan leluhur.
Namun, konflik internal yang berlarut-larut dikhawatirkan dapat mengganggu pelestarian tradisi tersebut. Beberapa program revitalisasi bangunan bersejarah dan kegiatan seni bahkan sempat tertunda karena belum jelasnya otoritas pengelolaan di dalam keraton.
