Serang – Sekda Banten Respons Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten akhirnya angkat bicara terkait protes warga Kabupaten Serang yang berulang kali mengeluhkan aktivitas truk tambang yang dinilai meresahkan. Sekretaris Daerah (Sekda) Banten memberikan penegasan bahwa pemerintah akan menindaklanjuti aspirasi warga dan menyiapkan langkah konkret untuk mengatur jam operasional kendaraan tambang.
Keluhan Warga Memuncak
-
Kemacetan pada jam berangkat dan pulang sekolah
-
Debu berlebihan yang mengganggu kesehatan
-
Kerusakan jalan akibat tonase kendaraan
-
Risiko kecelakaan yang terus meningkat
Baca Juga : Kota Serang Jadi Percontohan Penilaian Kompetensi ASN Terbaru
Warga menuntut pemerintah memberikan batasan jam operasional dan menindak tegas perusahaan yang melanggar aturan.
Sekda: Pemerintah Tidak Akan Diam
Sekda Banten menyampaikan bahwa pemerintah daerah mendengar dan memahami kegelisahan masyarakat. Ia menegaskan bahwa pihaknya sedang melakukan koordinasi dengan Pemkab Serang, kepolisian, dan pengusaha tambang untuk mencari solusi yang adil bagi semua pihak.
“Kami tidak tinggal diam. Aspirasi warga menjadi prioritas.
Evaluasi Total terhadap Truk dan Perusahaan Tambang
-
Izin perusahaan tambang
-
Kesesuaian rute angkutan
-
Kelayakan jalan yang dilintasi
-
Kedisiplinan sopir truk dalam mengikuti batas waktu operasional
Kemungkinan Pembatasan Jam Operasional
-
Pembatasan malam hari untuk kawasan permukiman
Polisi Siap Mendukung Aturan Baru
Polisi akan membantu penegakan hukum di lapangan, termasuk memberikan sanksi kepada sopir atau perusahaan yang melanggar.
“Kami siap membantu menertibkan. Jika sudah ada aturan resmi, truk yang melanggar akan kami tindak,” kata seorang pejabat kepolisian.
Warga Minta Solusi Tetap Jalan
“Truk lewat hampir 24 jam. Debu dan suara bising tidak pernah berhenti. Kami cuma ingin hidup tenang,” ujar salah satu warga.
Pemprov Janji Transparansi
Kasus ini menambah daftar panjang konflik antara aktivitas industri tambang dan kenyamanan masyarakat.
